Temui Dirjen SDA, Gubernur Minta BWS Terus Berkoordinasi

 

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kiri) saat bertemu dengan Dirjen SDA kementrian PU-Pera, Imam Santoso di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (2/11).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) RI, Imam Santoso di ruang kerjanya, Kamis (2/11). Banyak hal dibicarakan dalam pertemuan tersebut, di antarnya tentang perkembangan pembangunan waduk Bone Hulu dan waduk Bulango Ulu, revitalisasi danau Limboto serta aspirasi warga kecamatan Taluditi yang menuntut pembayaran ganti untung lahan yang terdampak pembangunan bendungan Randangan.

“Pada prinsipnya, saya menyampaikan komitmen pemerintah provinsi Gorontalo untuk mendukung semua program pemeritah pusat di daerah. Selain karena infrastruktur merupakan program strategis pak Jokowi, program itu juga sangat kita butuhkan,” buka Rusli saat diwawancarai usai pertemuan.

Rusli menitikberatkan pembahasan pada pentingnya koordinasi program antara pusat dan daerah yang dinilanya masih sangat rendah. Ia meminta kepada Dirjen SDA melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota bahkan ke tingkat kecamatan dan desa.

“Untuk program 2018 saya minta agar BWS bisa intens berkoordinasi dan bersinergi dengan kita. Agar kita tahu dan lebih penting bisa ikut mengawal program tersebut berjalan sesuai dengan rencana,” imbuhnya.

Rusli mengaku kaget dengan beberapa masalah yang belakangan ini terjadi terkait dengan pekerjaan proyek SDA di Gorontalo. Mulai dari masalah pembebasan lahan di danau Limboto, masalah penolakan warga Bulango Ulu tentang rencana pembangunan waduk hingga yang terakhir masalah pembebasan lahan terdampak pembangunan bendungan Randangan.

Hal itu menurutnya tidak akan terjadi jika BWS selaku pelaksana teknis intens berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah termasuk unsur TNI, Polri dan masyarakat sekitar. Berbagai penolakan menurutnya lahir dari ketidakjelasan dan ketidaktahuan warga apa dan bagaimana teknis pekerjaan dan dampak bagi warga di lapangan.

“Saya sebagai perwakilan pemerinta pusat di daerah punya kewajiban menegur dan meluruskannya. Sangat disayangkan banyak anggaran yang kita perjuangkan di pusat saat sudah dikucurkan ke daerah tapi tidak terserap dengan baik. Itu karena ada masalah di sana sini. Ini yang harus menjadi koreksi dan perhatian kita bersama,” pungkasnya.

Pewarta/editor : Isam

Foto : Kantor Perwakilan Gorontalo Jakarta

160 total views, 1 views today

author

Author: 

Leave a Reply