Seratus Ribu Warga Gorontalo Diusulkan Terima JKN-KIS

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah, kiri) diterima oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah, kanan) di kantor Kemensos RI, Jakarta, Senin (7/1/2019). Pertemuan tersebut untuk membahas usulan penambahan kuota asuransi kesehatan JKN-KIS dan kuota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2019. (Foto: Jusni-Badan Penghubung).

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memenuhi janjinya untuk mengusulkan penambahan kuota penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Kementrian Sosial RI. Usulan disampaikan Rusli saat bertemu dengan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Penambahan kuota asuransi kesehatan yang dibiayai melalui dana APBN itu diharapkan dapat mengurangi beban daerah melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Tahun 2018 lalu Pemprov Gorontalo menanggung lebih kurang 201.275 jiwa.

Baca Juga :  Pemprov Gorontalo Evaluasi Penerima Bantuan Sosial

“Alhamdulillah hari ini saya beberapa Bupati dan Wali Kota diterima oleh Pak Menteri di kantornya. Ada beberapa yang kita bahas, salah satunya penambahan kuota atau pengalihan status penjaminan dari Jamkesta ke JKN-KIS. Alhamdulillah usulan itu sudah disahuti oleh Pak Menteri untuk direalisasikan,” ujar Rusli usai pertemuan.

Gubernur berharap dari 201.275 jiwa tanggungan Jamkesta yang ada, separuhnya atau 100.000 di antaranya dapat ditanggung melalui JKN-KIS. Itu berarti ada penghematan anggaran daerah kurang lebih Rp20 miliar.

“Sehingga dananya bisa kita manfaatkan untuk membiayai sektor kesehatan lainnya. Contohnya promosi dan kampanye pola hidup sehat, pembangunan fasilitas rumah sakit, dokter dan sebagainya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kadis Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge mengaku optimis jika usulan tersebut bisa terakomodir. Pasalnya data di Kementrian Sosial menyebutkan ada 105 Ribu warga Gorontalo penerima JKN-KIS yang datanya tidak sinkron.

Baca Juga :  PKH Didata Ulang, Begini Cara Warga Miskin Mengurusnya

“Kita sedang menyesuaikan data usulan dengan data yang tidak ditemukan keberadannya. Ada yang sudah meninggal, ada yang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan), ada yang sudah pindah dan lain-lain. Sehingga ditemukan ada kurang lebih 105.000 yang tidak jelas keberadannya. Itu yang akan diganti dengan yang ditanggung oleh APBD,” terangnya.

Selain penambahan kuota JKN-KIS, Gubernur Rusli juga mengusulkan penambahan kuota penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 83 Ribu KPM tahun 2019. Jika usulan itu disetujui dan ditambah dengan data 2018 sebanyak 61 Ribu KPM maka total penerima menjadi 144 Ribu KPM.

367 total views, 1 views today

Berita Terkait

Gorontalo Ketambahan Rp3,2 Miliar Anggaran KUBE Sejumlah ibu-ibu rumah tangga sedang merangkai kerajinan tangan dari barang di Desa Kualalumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, baru baru in...
Gubernur Gorontalo: Terima Kasih Presiden Jokowi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kiri) bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta baru-baru ini. (Foto: dok. humas). KOTA GORONTALO, Humas...
Pemprov Gorontalo Evaluasi Penerima Bantuan Sosial Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membaca tulisan kemasan bibit padi yang diserahkan kepada perwakilan petani pada Bakti Sosial NKRI Peduli yang digel...
Pemprov Gorontalo Usul Penambahan Kuota BPJS ke Ke... Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kiri) menerima buku 50 Tokoh Kesehatan Nasional dari Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo Renda Pandu Patria, Rabu (...
Tags: