Sekda Paparkan Kebijakan Gorontalo Untuk Pengendalian Inflasi

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa saat menghadiri acara Pra Sarasehan Nasional

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa dihadapan Gubernur Bank Indonesia memaparkan sejumlah kebijakan terkait kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi.

“Provinsi Gorontalo tetap akan fokus pada program unggulan pertanian yaitu Jagung dan Padi,” kata Winarni Monoarfa.

Ada sejumlah strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo lewat kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo disektor pertanian, salah satunya adalah kehadiran Brigade Alsintan.

Dimana pemerintah menyediakan​ tim sendiri untuk memberikan bantuan kepada petani berupa mesin dan alat pertanian, pada saat musim tanam dan panen nanti, namun untuk pemeliharaan mesin tersebut dibebankan kepada dana APBD.

“Petani hanya cukup menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sewa Operatornya, setelah lahannya digarap, alat tersebut dikembalikan lagi untuk perawatan, sehingga umur dari pada mesin alat pertanian cukup panjang,” ujarnya.

Namun kedepan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana perlu mendorong kebijakan ini untuk diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Dijelaskannya bahwa, karena Pemerintah Gorontalo, fokus pada komoditi pertanian tersebut maka daerah dapat mempertahankan nilai tukar petani, dimana nilai tukar petani saat ini cukup tinggi yaitu 104,5 persen.

“Melihat jumlah buruh tani di Gorontalo berjumlah sekitar 40-45 persen, sehingga kedepan kebijakan yang perlu dilakukan adalah membatasi alih fungsi lahan pertanian, dengan kebijakan melakukan redistribusi lahan kepada buruh tani, terutama lahan HGU yang dikuasi segelintir orang dengan luasan ratusan hektare,” tegas Winarni.

Ia menambahkan bahwa dari sisi bantuan pemerintah tidak ada masalah, keberadaan Alsintan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 hanya 42 unit, sementara tahun 2016 meningkat jadi 1.740 unit.

“Begitu juga jaringan irigasi tersier, pada tahun 2010 hanya 1.950 Ha, dan tahun 2016 meningkat menjadi 5.500 Ha, sehingga pemerintah tetap komit pada program unggulan padi dan jagung,” imbuhnya.

Kebijakan kedua adalah bahwa, sudah saatnya kita merubah paradigma khususnya tentang ketahanan rawan pangan, dimana selama ini hanya fokus pada pendekatan produktivitas, sudah saatnya beralih pada pendekatan kesejahteraan.

Olehnya itu, lanjut Winarni rekomendasi ke tiga, mohon perhatian kepada Deputi Bank Indonesia, perhatian perbankan sektor pertanian fokus dan meningkatkan lagi kredit perbankan untuk bidang pertanian.

“Gorontalo diawali dari Rp.800 Miliar, data dari BI, untuk sektor pertanian kehutanan untuk kredit saat ini sudah berjumlah Rp1,06 triliun,” jelasnya.

Oleh karena itu pihaknya mengusulkan, sejak masih menjabat kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, pihaknya terus mengusung agar Indonesia sebagai negara agraris, tidak harus kalah dari negara lain seperti Mexico dan Itali, ini terjadi karena kita tidak punya bank khusus pertanian.

“Sudah saatnya Indonesia punya Bank Pertanian,” tutupnya.

Pewarta : Rasid

Foto       : Alvon

Editor     : Asriani

76 total views, 2 views today

author

Author: 

Leave a Reply