Pimpin Apel Dinas PUPR, Gubernur Semangati Aparaturnya

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan arahan pada apel pagi di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Selasa (9/10/2018). Rusli mengingatkan aparaturnya untuk senantiasa tulus dan ihlas dalam bekerja. Aparatur PUPR juga diminta memaksimalkan perencanaan, monitoring dan evaluasi setiap program infrastruktur yang dilaksanakan. (Foto: Salman-Humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Suasana apel pagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo pada Selasa (9/10/2018) sedikit berbeda dari hari biasanya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turun untuk memimpin apel di instansi tersebut.

Kepada para pegawai, Gubernur Rusli mengingatkan untuk selalu bekerja tulus dan ihlas. Setiap tanggungjawab yang dibebankan harus diselesaikan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Tidak memilih milih pekerjaan yang hanya menguntungkan diri pribadi atau kelompok.

Baca Juga :  MTQ Provinsi Lahirkan Qori-Qoriah Gorontalo Berkualitas

“Bersyukurlah. Jangan nanti ada kegiatan yang ada untungnya baru dikerjakan. Saya hari Sabtu ke Palu malamnya pulang. Hari minggu karena ada laporan masalah pekerjaan Balai Sungai, saya turun menyelesaikan.  Hari ini saya ke Wonosari (Kabupaten Boalemo). Ada yang tanya pak gubernur minumnya apa? Saya jawab minumnya air ihlas dan air tulus,” terang Rusli.

Ia tidak ingin aparaturnya terjebak dalam penyakit yang ia sebut ‘804’. Pergi ke kantor jam 8 pagi, 0 produktivitas dan pulang jam 4 sore. PNS dengan segala fasilitas yang negara berikan harusnya disyukuri dengan bekerja dengan sebaik-baiknya.

“Kalian harusnya bersyukur termasuk saya. Dikasih fasilitas, gaji ada, TKD ada. Coba kalian lihat di kampung-kampung sana, banyak petani yang gagal. Jangankan untuk pakaian, untuk makan hari-hari saja susah,” imbuhnya.

Baca Juga :  Sekda Minta OPD Segera Tuntaskan LKPJ Gubernur

Beberapa hal yang ditekankan Gubernur Rusli pada apel tersebut yakni memaksimalkan perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Ia ingin setiap pekerjaan direncanakan dengan baik sehingga berkelanjutan dan tuntas pada akhirnya.

Selain itu, aparatur di Dinas PU diminta lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pekerjaan infrastruktur yang tidak diawasi dan dievaluasi hanya berpotensi menghasilkan kegagalan.

“Kalo memang pekerjaannya sekian, ya bayar sekian. Kalau tidak sesuai (pekerjaannya) jangan tanda tangan. Kalau ada kontraktor yang marah-marah bilang pak gubernur yang perintah,” tandasnya.

Pewarta: Isam/Salman

361 total views, 1 views today

author

Author: