Pemprov Gorontalo ‘Lelang’ Lima Jabatan Kosong

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa saat memberikan sambutan pada Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (24/1).

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan lelang jabatan untuk lima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kosong. Lelang dilakukan melalui mekanisme tes assesment atau uji kompetensi yang digelar di Hotel Grand Q, Rabu (24/01).

Ada empat jabatan Eselon II di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Jabatan tanpa ‘pemiliknya’ itu yakni Asisten II Bidang Pembangunan, Dinas PU-PR, Biro Pengadaan serta Satpol PP. Sementara satu jabatan lain yakni Inspektur akan ditinggal kosong oleh Ahmad Rosadi yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga :  Tata Kelola Keuangan Yang Baik Bukan Untuk WTP

Dalam sambutannya Sekretaris Dearah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan Tes assessment ini merupakan rangkaian dari seleksi terbuka yang menjadi salah satu syarat pengisian jabatan. Pelaksanaan seleksi tulis merupakan tahapan lanjutan setelah para pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

“Siapapun nanti yang dinyatakan lulus, harus mampu bekerja untuk mensukseskan program Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim,” terang Sekda.

Sementara itu menurut Ketua Panitia Seleksi Rauf Hatu, hanya 20 dari 25 orang pelamar yang yang berhak mengikuti seleksi tulis. Hal itu dikarenakan lima orang lain tidak memenuhi syarat di antaranya berusia maksimal 56 tahun, pernah menduduki JPT Pratama di kabupaten/kota atau pernah menduduki Jabatan Administrator di provinsi.

Baca Juga :  Mentan : Gorontalo Lumbung Jagung, Indonesia Tidak Impor

“Akan kita tentukan tiga besar disetiap jabatan dan akan disampaikan ke Gubernur sebagai pembina kepegawaian. Gubernur yang akan menunjuk satu orang yang akan dilantik menjadi kepala dinas atau kepala badan,” ungkapnya.

Selain diikuti oleh para pejabat di lingkup Pemprov Gorontalo, uji kompetensi diikuti oleh pejabat dari kabupaten/kota. Ada juga tiga orang dari instansi vertikal yakni satu dari Kementrian PU dan dua dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pewarta : Nova

Editor : Isam

Foto : Nova

297 total views, 2 views today

author

Author: