Mudahkan Informasi Bansos, Pemprov Gorontalo Akan Luncurkan Aplikasi JPS

0
243
Suasana rapat pemaparan hasil penyusunan/pembuatan aplikasi elektronik JPS yang dipimpin Sekda Darda di ruang Huyula Kantor Gubernur, Rabu (9/9/2020). (Foto: Nova-Humas)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan meluncurkan aplikasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam memudahkan informasi bantuan sosial di Gorontalo.

“ Hari ini aplikasi itu sementara kita rampungkan dan akan kita serahkan ke Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial yang akan memanfaatkan untuk melakukan persandingan data, antara data yang di SK dan data DTKS. Dari situ kita akan ketahui bahwa penerima itu ada di dalam DTKS atau tidak,” ungkap Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki dalam pemaparan hasil penyusunan/pembuatan aplikasi elektronik JPS di ruang Huyula Kantor Gubernur, Rabu (9/9/2020).

“Kekeliruan-kekeliruan itu sebenarnya bisa dikurangi kalau misalnya kita mampu mengintegrasikan data yang dimiliki capil dan DTKS, minimal kita akan meminimalisir misalnya ada data penduduk yang sudah meninggal tapi masih tercatat dan lain sebagainya akan terupdate secara real time,” ungkap Budi.

Selanjutnya Budi menambahkan, aplikasi ini juga akan berguna untuk pemprov dalam mengusulkan penambahan data masyarakat yang harusnya membutuhkan bantuan namun tidak terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“ Kalau dia tidak ada di dalam DTKS dan dia harusnya menerima bantuan itu, aplikasi bisa berguna untuk mereka yang di SK kan menerima bantuan kita usulkan untuk menambah data DTKS. Harusnya semua penerima bantuan itu masuk di DTKS tapi kan faktanya kemarin banyak orang yang tiba-tiba di rumahkan,” ujarnya.

Artikel Terkait  Wapres dan Gubernur se-Sulawesi Bahas Kemandirian Pangan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba memberikan apresiasi terhadap rencana aplikasi tersebut. Menurutnya sistem ini sangat berguna dalam menampilkan data penerima sampai tingkat kabupaten yang mendapatkan jaringan pengamanan sosial di Provinsi Gorontalo.

“ Sudah seharusnya kita kerja begini, memang sistem ini belum sempurna tapi kita harus buat terobosan untuk masalah DTKS ini, karena ini menyangkut data” ucap Darda.

Terkait penyelarasan data, Sekda meminta Kadis Dukcapil untuk menyurat ke Dirjen Dukcapil untuk memberikan akses khusus dalam melihat data kependudukan se Provinsi Gorontalo karena data ini sangat penting untuk mengetahui data sudah terupdate atau tidak.

“Kita butuh data untuk bantuan, barangkali ini sangat sederhana bagi kita tapi efeknya luar biasa. Karena bantuan ini yang selalu di wanti wanti oleh pak presiden,” tandasnya.

Pewarta: Nova
Editor: Anie

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini