Konsultan-Pemprov Gorontalo Mulai Bahas OBC RS Ainun

Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun, Bappenas Sri Bagus Guritno (tengah) menerima kunjungan tim Kerjasama Pemerintah Bidang Usaha (KPBU) yang dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum Weni Liputo (dua kanan) di ruang kerjanya, Selasa (8/5/2018). Pertemuan ini untuk mendengarkan pemaparan dari konsultan terkait Outline Bussines Case (OBC) pembangunan RS Ainun Habibie. (Foto: Isam-Humas).

JAKARTA, Humas – Niat Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menggandeng investor bagi kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Provinsi dr.Hj. Hasri Ainun Habibie (HAH) mulai memasuki tahapan lebih serius. Tim dari Pemprov yang dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Weni Liputo menggelar rapat pembahasan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan atau Outline Bussines Case (OBC) bertempat di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca Juga :  Zudan Arif : Identitas Gorontalo Sebagai Serambi Madinah Harus Memiliki Islamic Centre

Pertemuan ini untuk mendapatkan gambaran hasil kajian dari konsultan yang ditunjuk Bappenas menyangkut daftar kebutuhan layanan medis (dokter spesialis dan perawat), denah dan fungsi bangunan RS Ainun serta skema pembiayaan yang akan dilakukan bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Dari hasil analisis kami, jika RS Ainun berencana memiliki 200 tempat tidur dengan dokter spesialis yang memadai, maka dibutuhkan 75 dokter spesialis di berbagai bidang. Saat ini baru ada 19 dokter itu berarti masih butuh 56 dokter spesialis lagi hingga tahun 2021,” jelas dr. Sriyono selaku konsultan.

Pihak konsultan juga merekomendasi agar ada perubahan struktur manajemen rumah sakit yang mengacu pada standar RS tipe B. Struktur tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang berlaku.

Baca Juga :  Program Unggulan Pemprov Gorontalo relevan dengan Pemerintah Nasional

“Kami juga merekomendasikan untuk revisi fungsi, revisi zonasi dan revisi sirkulasi untuk kondisi bangunan RS Ainun. Seperti misalnya untuk gedung IGD harus berada di lokasi yang lebih privat bukan di ruangan umum tempat keluar masuk keluarga pasien,” imbuh Dadang, konsultan bidang struktur bangunan.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Weni Liputo mengaku akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut. Sebagai langkah awal, akan memberi laporan ke gubernur untuk dilakukan perencanaan sesuai kebutuhan.

“Tadi kan untuk kebutuhan dokter spesialis kita memang masih sangat kurang. Nah ini yang akan kita dorong terus hingga tahun 2021, saat rumah sakit ini resmi difungsikan. Skema pembiayaannya dengan banyak cara, salah satunya membiayai sekolah para calon dokter spesialis secara bertahap setiap tahun. Ini semua putuh perencanaan dan penganggaran yang tepat,” jelas Weni.

Baca Juga :  Sekjen Kemendagri Tanggapi Pemberhentian Sekda Provinsi Gorontalo

Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pihak konsultan rencananya akan ke Gorontalo untuk melakukan pembahasan lanjutan. Jika OBC ini selesai, maka tahap berikutnya akan dilakukan konsultasi publik yang rencananya berlangsung minggu ke tiga bulan Mei.

Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan rekrutmen konsultan Final Outline Bussines (FBC). FBC menjadi modal untuk  penyampaian usulan penjaminan kepada PT PII serta proses penerbitan surat Angsuran Pembiayaan (AP) ke Kemendagri.

Jika semua proses sudah dijalani maka direncanakan penandatangan kontrak pembangunan RS Ainun dengan sistem diangsur pertahun ini akan dilakukan akhir Desember 2018.

Pewarta/editor: Isam

433 total views, 2 views today

author

Author: