Kembangkan RS Provinsi, Pemprov Gorontalo Stuban ke Bandung

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama pimpinan OPD mendengarkan penjelasan dari Ketua Yayasan Rumah Sakit Khusus Ginjal (RSKG) R.A Habibie di Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/2). Rusli sengaja berkunjung ke rumah sakit tersebut untuk duplikasi pelayanan dan manajemen rumah sakit di RSP Hasri Ainun Habibie Gorontalo. (Foto: Isam-Humas)

Untuk mengembangkan pengelolaan dan pelayanan di Rumah Sakit Provinsi (RSP) dr. H. Hasri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar studi banding di Rumah Sakit Khusus Ginjal (RKSG) R.A Habibie di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/2).

Gubernur Rusli Habibie mengaku sengaja datang untuk melihat secara langsung operasionalisasi RSKG Habibie. Selain karena reputasinya sebagai salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia, Rusli terobsesi menjadikan RSP Ainun sebagai rumah sakit dengan dua pelayanan unggulan yakni penyakit mata dan ginjal.

Baca Juga :  Pemprov Gorontalo Usulkan Penambahan Panjang Dermaga Anggrek

“Kami punya cita cita agar RSP Ainun menjadi satu-satunya rumah sakit tipe B di Gorontalo. Rumah sakit rujukan yang bisa melayani pasien di Gorontalo dan daerah tetangga di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Sehingga masyarakat Gorontalo tidak perlu lagi jauh jauh berobat ke luar daerah,” terang Rusli.

Untuk mewujudkan obsesi itu, sejak tahun 2014 Gubernur dua periode itu sudah mulai melakukan pembangunan rumah sakit secara bertahap di lahan eks Mall Limboto. Lahan hibah Pemkab Gorontalo itu di sulap menjadi rumah sakit. Secara bertahap bangunan rumah sakit dibangun baru, termasuk melengkapi dengan dokter spesialis dan peralatan medis yang canggih.

“Tahun 2018 kita anggarkan lagi 30 Milyar untuk mengisi kebutuhan di rumah sakit. Anggarannya cukup kecil memang karena APBD kita sangat terbatas hanya 1,8 Trilyun. Tapi saya yakin kalau kita punya keseriusan pasti akan ada jalan ke arah sana,” imbuhnya.

Baca Juga :  240 KK Miskin di desa Sidoarjo, Nikmati Bantuan Ikan Gratis

Pemprov sedang menjajaki kerjasama dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kantor bersama ini akan mendanai pembangunan di daerah secara langsung. Pembayaran pinjaman bisa dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan keuangan daerah. Langkah selanjutnya melakukan analisis dan kajian termasuk meminta persetujuan dari DPRD Provinsi Gorontalo.

Pewarta/editor: Isam

293 total views, 1 views today

author

Author: