Gubernur Gorontalo Minta Aturan Perikanan Ada Pengecualian

0
457
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tiga kiri) saat mendampingi Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kanan) membuka Seminar Badan Usaha Kerjasama Daerah Bidang Maritim yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/11/2018). (Foto: Badan Penghubung Jakarta).

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada pemerintah pusat agar aturan perikanan ada pengecualian tertentu di setiap daerah. Sebab menurutnya, pengelolaan perikanan dan hasil laut di setiap daerah berbeda karena memiliki kearifan lokal masing-masing.

“Saya sampaikan ke pak Sekjen Kemendagri, agar aturan perikanan kelautan yang ada di Jakarta atau pulau Jawa pada umumnya tidak disamakan dengan daerah lain. Ada kearifan lokal yang perlu diperhatikan,” jelas Gubernur Rusli usai mengikuti Seminar Badan Usaha Daerah Bidang Maritim Seluruh Indonesia yang digelar di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Gubernur Gorontalo dua periode itu mencontohkan terkait dengan larangan penggunaan jaring cantrang. Di Gorontalo, ada jenis ikan nike atau duwo (sejenis ikan teri medan) yang ukuran badannya kecil dan hanya bisa ditangkap dengan jaring kecil.

“Emang ikan itu nggak pernah besar, dari lahir sampai kapan pun ukuran begitu terus. Dia kalo nggak menggunakan jaring itu akan lolos, karena jaringnya kan gede-gede,” imbuhnya.

Terkait dengan seminar kemaritiman, Rusli berharap agar seminar dengan menghadirkan pengusaha swasta itu intens dilakukan di daerah-daerah. Seminar untuk membaca potensi perikanan dan kelautan Indonesia yang beragam yang perlu dibagi cluster berdasarkan potensi daerah seperti udang, lobster dan ikan lainnya.

Rusli juga menyoroti tentang sulitnya pengurusan izin melaut bagi nelayan dengan kapal 30 Gros Ton (GT) ke atas yang harus dilakukan di Kementrian Kelautan Perikanan. Selain karena jaraknya yang jauh, perizinan membutuhkan waktu yang berbulan-bulan.

Artikel Terkait  Pemprov Gorontalo Prediksi Partisipasi Pemilu 2019 Capai 90,88%

“Para nelayan itu kan jangankan ke Jakarta, ke provinsi saja susah sekali karena mereka harus melaut. Ada bahkan izinnya yang sampai 2-3 tahun, bantuan kapalnya sudah kita serahkan tapi izinnya belum keluar,” tandasnya.

Seminar yang dibuka Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo itu turut dihadiri oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Rokhmin Dahuri selaku pembicara. Hadir pula sejumlah pengusaha bidang kemaritiman.

Pewarta: Isam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini