Gubernur Gorontalo Ingatkan Netralitas PNS pada Pemilu

0
288
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah menyapa masyarakat pada kegiatan Bakti Sosial NKRI Peduli, belum lama ini. (Foto: dok. humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti. Netralitas bukan berarti tidak bisa ikut dalam pelaksanaan kampanye, namun menanggalkan atribut dan fasilitas sebagai pegawai negeri.

“Netral itu bukannya tidak terlibat sama sekali (dalam kampanye maupun pemilihan). PNS juga punya hak memilih dan mengikuti kampanye. Tidak diperbolehkan itu PNS secara terang-terangan mendukung partai atau calon tertentu. Apalagi dengan menggunakan atribut PNS dan fasilitas milik negera,” kata Rusli Habibie, Rabu (31/10/2018).

Rusli berharap aparaturnya fokus dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Urusan Pemilu diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

“Saya himbau juga kepada peserta pemilu untuk mengedepankan visi misi dan program yang akan dijalankan. Tidak usah saling menyalahkan, menjelekkan bahkan saling memprovokasi. Saya yakin masyarakat Gorontalo sudah cerdas untuk menentukan siapa calon yang akan mewakili suara mereka nanti,” imbuhnya.

Hal senada juga dikemukan oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem saat menggelar dialog Warung Kopi beberapa hari lalu.  Sebagai peserta kampanye, PNS diharapkan tidak takut untuk mengikuti proses kampanye dengan sejumlah syarat.

“Silahkan datang (ke kampanye) dengan catatan tidak menggunakan atribut kampanye dan tidak melakukan sorak-sorak. Datang, duduk, diam dan menyimak saja. Jangan datang dengan menggunakan pakaian dinas kecuali polisi dan TNI yang memang hadir untuk mengamankan jalannya kampanye,” jeas Fadli.

Artikel Terkait  Dirjen Otda : Tak Ada Permasalahan Hukum Lagi Untuk Gubernur Gorontalo

Masalah netralitas PNS ini diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak. Jangan sampai pegawai birokrasi merasa takut hadir kampanye yang berakibat pada ketidakpahaman tentang visi misi parpol atau calon yang sesuai dengan keinginan masing-masing.

Pewarta: Isam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini