Gorontalo Kekurangan BDRS dan Unit Transfusi Darah

Pelaksana Harian (Plh) Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo. (Foto: Istimewa)

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaksana Harian (Plh) Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo menyebut hingga saat ini Provinsi Gorontalo masih kekurangan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Dari sekitar sembilan rumah sakit milik pemerintah daerah, baru ada tiga di antaranya yang memiliki BDRS yakni RS. Aloe Saboe Kota Gorontalo, RS MM Dunda Kabupaten Gorontalo dan RS Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

“Jadi memang setiap rumah sakit itu wajib ada BDRS, tapi kita di Gorontalo baru ada tiga rumah sakit. Dengan adanya gagasan dari Kapolda Gorontalo untuk membuat aplikasi online donor darah, maka saya berharap BDRS ini bisa kita tingkatkan di semua rumah sakit,” kata Ishak Liputo usai menghadiri rapat penerapan aplikasi online donor darah yang digelar di rumah pribadi gubernur di kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Minggu (24/6/2018).

Penambahan BDRS di setiap rumah sakit dinilai sebagai salah satu bagian penting mensukseskan gagasan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Rachmat Fudail untuk menghadirikan aplikasi sistem informasi donor darah di Gorontalo. Aplikasi itu diharapkan dapat menyediakan data pendonor, frekuensi donor termasuk ketersediaan stok darah bagi warga.

“Makanya tadi saya sampaikan ke bapak gubernur untuk sama-sama membadani BDRS ini sampai ke Kementrian Kesehatan. Jika aplikasi ini sukses dilaksanakan dan ketersediaan darah di Gorontalo meningkat maka butuh adanya BDRS baru di kabupaten/kota,” imbuhnya.

Selain kurangnya BDRS di Gorontalo, Ishak juga menilai perlu ada penambahan Unit Transfusi Darah (UTD) di lima kabupatan se Gorontalo. Selama ini, UTD PMI yang tersedia baru ada satu yakni UTD Kota Gorontalo.

Kekurangan BDRS dan UTD secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan darah di Gorontalo. PMI mencatat setiap bulan ada kebutuhan 1.500 kantong darah, namun hanya bisa dipenuhi 700 kantong setiap bulannya.

“Sebetulnya kita di PMI juga wajib untuk menyediakan UTD sendiri di kabupaten/kota. Untuk sekarang kan baru ada satu yakni di Kota Gorontalo. Ini yang perlu kita dorong supaya proses transfusi darah bisa dilayani di semua daerah,” imbuhnya.

Ishak merasa optimis jika aplikasi ini sukses diterapkan, maka dengan sendirinya fasilitas BDRS dan UTD akan bertambah. Ia juga merasa bersyukur bahwa Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan operasional PMI melalui dana APBD.

Terkait dengan rapat untuk penyediaan aplikasi online donor darah, disepakati untuk membentuk tim yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, PMI, Bank Indonesia dan Pemprov Gorontalo. Tim tersebut akan bekerja untuk menyediakan data personil di instansi masing-masing termasuk golongan darahnya dan frekuensi donor.

Data tersebut yang akan menjadi acuan bagi PMI untuk melakukan donor darah secara berkala dan berkesinambungan. Aplikasi yang belum diberi nama tersebut juga nanti akan menyediakan informasi jumlah dan golongan darah yang tersedia dan bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya.

Pewarta: Isam

195 total views, 2 views today

author

Author: